Secara ontologi, jelaskan perbedaan ilmu hukum dan ilmu sosial?

Posted: 17 February 2013 in materi

index

Ontologi Ilmu Sosial

Ontologi secara etimlogis berasal dari bahasa yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya dan logos yang berarti studi tentang, teori yang dibicarakan (Angeles,1981). Secara terminologis, ontologi diartikan dengan metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat dasar dari kenyataan yang terdalam membahas asas-asas rasional dari kenyataan (Kattsoff,1986). Degan kata lain, permasalahan ontologi adalah menggali sesuatu dari yang nampak.

Pada dasarnya, ilmu merupakan hasil dari penjajahan dalam pengalaman manusia. Sehingga, ilmu bersifat terbatas pada pengalaman manusia itu sendiri. Ilmu tidak dapat memaparkan persoalan yang tidak berwujud.

Dalam persoalan ontologi, sebuah objek dapat dipaparkan melalui lima butir pertanyaan. Pertama, objek tersebut bersifat satu atau banyak. Kedua, bersifat transenden atau imanen. Ketiga, permanen atau baharu (berubah-ubah). Keempat, jasmani atau rohani. Kelima, objek tersebut bernilai atau tidak.

Dalam struktur realitas, ilmu sosial berada dalam level keempat. yakni merupakan ilmu yang membahas dalam ranah relasi atas manusia. Dari situ dapat diketahui bahwa ilmu sosial merupakan ilmu yang bersifat banyak (plural). Sebab, ilmu sosial berjalan dalam pembahasan relasi atas manusia dan pada dasarnya, manusia bersifat kompleks, berbeda satu sama lain. Setiap pribadi memiliki modelnya masing-masing, oleh karena itu, ilmu sosialpun bersifat banyak atau plural.

Setelah mengetahui objek dari ilmu sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu sosial merupakan ilmu yang berada dalam struktur-struktur dan mengambil bagian yang menentukan proses alam (imanen). Ilmu sosial bukanlah sesuatu yang berada jauh di atas hal-hal yang terdapat dalam pengalaman (transenden), seperti halnya Tuhan.

Berbeda dengan ilmu alam, ilmu sosial cendrung bersifat berubah-ubah, ilmu sosial memandang kebenaran tidak berifat mutlak, yang ada hanya mendekati kebenaran, Ia bergantung pada keadaan objek yang dikaji, dalam ilmu sosial saat ini, belum tentu sama dengan beberapa abad lalu atau yang akan datang. Ilmu sosial tidak dapat diprediksi seperti halnya ilmu alam karena objek-objek dari ilmu sosial berbeda dalam bentuk, struktur serta sifatnya.

Dalam buku filsafat komunikasi tulisan Dr. Phil. Astrid S. Susanto, 1976. disebutkan, bahwa ilmu sosial bergerak dalam bidang mencari kebenaran ataupun pembentukan pikiran-pikiran yang dianggap benar dalam masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa ilmu sosial berada dalam ruang lingkup rohani atau tidak nampak.

Dalam pertanyaan terakhir dalam ontologi yang mempertanyakan masalah bernilai atau tidaknya sebuah objek, tentunya ilmu sosial sangat bernilai. Hal itu dapat diketahui dengan berkembangnya ilmu sosial saat ini. Selain itu, ilmu sosial selalu menjadi kajian dan perdebatan hangat dalam forum-forum diskusi. Mengingat kembali objeknya bersifat unik dan sangat kompleks.

Dari Aspek Ontologi Ilmu Hukum

Pada dasarnya, menurut Jujun S. Suriasumantri Filsafat Ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti : “obyek apa yang ditelaah ilmu? bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?

Konkritnya, bidang telaah sebagaimana konteks di atas merupakan bidang Ontologi Ilmu. Apabila konteks tersebut dapat dikorelasikan dengan Ilmu Hukum maka bidang Ontologi Ilmu Hukum pada hakikatnya akan menjawab pertanyaan apakah titik tolak kajian substansial dari Ilmu Hukum.

Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya menurut pandangan doktrina seperti E. Ultercht, Van Apeldoorn, Prof. Van Kant, Kusunadi Pudjosewoyo dan lain-lain maka pada dasarnya Hukum merupakan sebuah aturan yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan pelanggaran terhadapnya akan mendapat sanksi.

Oleh karena itu, menurut Penulis dengan titik tolak teoritik sebagaimana pandangan doktrina dan aspek praktek pada dunia peradilan maka secara Universal ada 3 (tiga) aspek yang dipelajari dari Ilmu Hukum, yaitu :

  1. Nilai-nilai hukum seperti ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan lain-lain. Apabila aspek ini dijabarkan secara singkat dapatlah diasumsikan bahwa “nilai-nilai hukum” ini merupakan bidang kajian Filsafat Hukum yang abstrak/teoritis.
  2. Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah tertulis ataupun tidak tertulis, kaidah bersifat abstrak maupun konkret. Pada dasar “kaidah-kaidah hukum” ini dikaji oleh bidang yang disebut ilmu tentang kaidah (Normwissenschaft).
  3. Perilaku hukum atau kenyataan/peristiwa hukum. Singkatnya, konteks ini dikaji oleh Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Logika Hukum, Psikologi Hukum dan Sejarah Hukum yang menjembatani aspek abstrak/teoritis seperti : Rechts Filosofie, Rechts theorie dan Rechts Dogmatiek dengan aspek imperis/nyata yang merupakan kajian Recht en Rechtspratijkheid.

Dengan 3 (tiga) bidang dari Ilmu Hukum tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah titik tolak kajian substansial dari Ilmu Hukum melalui Optik Ontologi Ilmu.

Ternyata dari Optik Ontologi maka kajian substansial Ilmu Hukum terletak pada “Kaidah-kaidah Hukum”. Tegasnya, Ilmu Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah Hukum. Tetapi dalam korelasi demikian ini persoalannya timbul dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana menjadi perhatian dari Ilmu Hukum. Seperti diuraikan konteks di atas maka Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum mempelajari perilaku hukum sebagai kenyataan hukum (Taatschachen Wissenchaft). Kedua bidang Ilmu Hukum ini yaitu sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum tidak dapat melepaskan diri dari adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu bersifat normative.

Ciri kaidah hukum nampak dengan adanya legitimasi dan sanksi. Pada dasarnya legitimasi menjadikan bahwa suatu hal yang akan menjadi kaidah itu disahkan oleh kewibawaan tertentu sedangkan sanksi menjadikan suatu hal yang akan menjadi kaidah hukum itu bila dilanggar menimbulkan adanya sanksi. Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang kajian, Ilmu Hukum dengan sendirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Sedangkan perbedaan antara satu kajian dengan kajian lainnya adalah kadar, intensitas atau derajat diantara ketiga hal itu. Acapkali yang dipentingkan adalah bidang perilaku, terhadap nilai atau kaidah seperti Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum misalnya lebih menekankan pengkajian perilaku hukum. Akan tetapi yang perlu menjadi titik tolak bidang kajian Ilmu Hukum adalah Kaidah Hukum yang berhubungan dengan nilai dan perilaku. Kaidah Hukum dapat ditentukan dalam dunia nyata sebagai hukum yang hidup berupa perilaku hukum dan terbentuk karena interaksi sesama manusia sehingga kaidah hukum menjadi fakta empiris.

Pada dasarnya, menurut J. J. H. Bruggink perintah perilaku, yang mewujudkan isi kaidah itu dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah/sosok. Penggolongan yang paling umum adalah :

  1. Perintah (Gebod) adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
  2. Larangan (Verbod) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
  3. Pembebasan (Vrijstelling, dispensasi) adalah pembolehan (Verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan dan
  4. Izin (toestemming, permisi) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Selain  daria spek tersebut di atas maka kaidah hukum dapat juga ditentukan dalam hukum yang tercatat/terdokumentasikan seperti : hasil-hasil penelitian Hukum adat, penilaian ahli hukum, pandangan doktrina tentang hukum, pandangan filosofi seorang filsuf dan lain sebagainya.

Begitu pula kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis seperti : UU, Yurisprudensi, Keputusn Pemerintah Pusat/Daerah dan lain sebagainya. Kaidah hukum dapat pula ditemukan dalam kitab-kitab suci, ada kemungkinan hukum yang tercatat/tertulis berasal dari kenyataan hukum, tetapi pembentukannya bersifat rasional. Pembentuknya (seperti DPR/ DPRD, Kepala daerah dan lain-lain) mempunyai kepentingan tertentu atau mempunyai pandangan tertentu yang cukup berperanan dalam terbentuknya hukum tersebut. Adanya kepentingan/pandangan tertentu turut dipertimbangkan mengakibatkan fakta empiris akan menjadi hukum setelah diolah secara rasional. Dalam pembentukan hukum yang terbentuk tidak berasal semata-mata dari kebiasaan tetapi timbul berdasarkan suatu pertimbangan dari pihak berwibawa sehingga anggota masyarakat patuh. Hukum yang hidup (living Law) tidak bisa lepas dari pertimbangan pihak yang berwibawa. Pihak yang berwibawa sudah tentu mempertimbangkan perkara sesuai dengan kebiasaan yang sudah membiasa, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dengan demikian ditinjau dari deskripsi di atas dapatlah ditarik 2 (dua) asumsi dasar, yaitu : Pertama, bahwasanya kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis dan tercatat. Kedua, bahwasanya pembentukan hukum yang hidup tidak lepas dari legitimasi kewibawaan yang mengakibatkan adanya pertimbangan nilai, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum tidak semata-mata terlihat berupa fakta empiris tetapi juga berupa hal rasional. Hukum tidak bisa diindetikkan begitu saja dengan fakta empiris yang alamiah dan fisik serta dapat diserap dengan panca indera. Hukum bersangkutan dengan manusia yang secara utuh bersosok monodualistis antara jiwa dan badan, individu dan masyarakat. Kaidah hukum berintikan keadilan. Adil dan tidak adil merupakan pendapat mengenai nilai secara pribadi. Kaidah hukum bersangkutan dengan martabat manusia (human dignity), bagaimana manusia terlindungi dari kesewenang-wenangan, bebas dari rasa takut dan lain-lain dan ini merupakan aspek personal dari hukum. Sedangkan terhadap pernyataan bahwa kaidah hukum berlaku bagi siapapun dan kapanpun, pedoman bagi anggota masyarakat bertingkah laku dan untuk memperhatikan kaidah hukum tersebut dibentuklah pranata hukum dan lembaga hukum adalah merupakan aspek sosial dari kaidah hukum.

Aspek personal dan aspek sosial dari kaidah hukum itu sepertinya saling bertentangan satu sama lainnya seperti tidak saling mendukung. Usaha-usaha untuk mempertemukan antara keduanya dapat disebut usaha kultural. Tegasnya bahwa proses pembentukan dan penerapan kaidah hukum dimana hubungan timbal balik aspek personal dan aspek sosial merupakan proses berbudaya sehingga proses integrasi antara pribadi masyarakat dan kebudayaan merupakan inti diatur dari kaidah hukum yang secara substansial titik tolak kajian dari Ilmu Hukum. Demikian deskripsi bagaimana ilmu hukum dikaji dari aspek Ontologi Ilmu.

Comments
  1. michibeby says:

    trus jawabane sing endii broo? :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s