Penerapan Arbitrase Online di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Posted: 27 November 2012 in materi

fGnYa6I11x

Proses beracara dalam arbitrase bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang telah ditetapkan secara tegas dan tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal  31 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut, para pihak dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan arbitrase online. Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur, apabila para pihak tidak memilih akan menggunakan acara arbitrase tertentu, proses acara arbitrasenya akan mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.

Bagaimana seandainya para pihak ingin menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase online tetapi dalam perjanjian arbitrasenya mereka tidak menentukan secara tegas dan tertulis akan menggunakan arbitraser online ? Apakah mereka tidak bisa menyelesaikan sengketanya melalui acara arbitrase online ? Jika melihat ketentuan beracara yang terdapat dalam Pasal  27-64 UU Nomor 30 Tahun 1999, tidak terdapat pasal yang menyatakan dalam acara sesuai dengan undang-undang, para pihak harus berhadapan atau bertatap muka secara fisik.

Dalam proses beracara arbitrase yang diatur UU Nomor 30 Tahun 1999, para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses arbitrase online bukan suatu masalah. Selain itu, dengan adanya Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, tetap terbuka kemungkinan para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara online.

Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, dasar hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada, permasalahannya adalah tidak ada aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase online diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase online yang efektif dan efisien.

Selain tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai arbitrase online, hambatan terbesar pelaksanaan arbitrase online di Indonesia menyangkut sarana dan prasarana arbitrase online. Hambatan pelaksanaan arbitrase online di  Indonesia sebagai berikut.

  1. Belum ada arbiter atau lembaga arbitrase di Indonesia yang secara tegas menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online. Hal ini disebabkan kecenderungan berfikir, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase online adalah sengketa dalam perdagangan elektronik atau e-commerce saja dan di Indonesia jenis perdagangan ini belum populer, sehingga jarang ditemui kasusnya.
  2. Akses Internet yang tidak merata. Berdasarkan data yang dikeluarkn oleh APJII, penyebaran pengguna Internet hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Akibatnya adalah akses untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase online terbatas pada penduduk yang tinggal di kota besar saja.
  3. Ketergantungan terhadap vendor software asing, hal ini terlihat dari data yang menyatakan 89% pengguna komputer Indonesia menggunakan software asing berlisensi komersil. Untuk menyelenggarakan jasa arbitrase online dibutuhkan kurang lebih sepuluh software. Dapat dihitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli lisensi dari software tersebut. Tentu biaya belanja software ini akan berpengaruh terhadap biaya jasa arbitrase online tersebut. Solusi untuk masalah ini adalah penggunaan software yang berlisensi open source untuk menekan biaya belanja software dan update software yang harus dibeli.
  4. Meskipun telah lama berakar pada nilai masyarakat, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan apalagi melalui mekanisme online. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran pelaksanaan putusan dalam proses litigasi lebih mudah dilakukan, karena dapat menggunakan upaya paksa. Sesungguhnya pemikiran ini tidak sepenuhnya tepat. Suatu putusan arbitrase, eksekusinya dapat dilakukan dengan upaya paksa, selama putusan arbiter telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 59-64 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan demikian, meskipun peraturan perundang-undangan telah membuka jalan dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia, ternyata masih terdapat hambatan yang terjadi meliputi unsur sumber daya manusia Indonesia yang sudah tidak terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Selain itu, tidak tersediannya fasilitas untuk menyelenggarakan arbitrase online di Indonesia.

Sumber : http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s