Positivisme Hukum

Posted: 5 January 2013 in materi

images

Adalah seorang Prancis yang bernama Saint Simon (1760-1825), istilah positivisme digunakan pertama kali sebagai metode dan sekaligus merupakan perkembangan dalam aras pemikiran filsafat. Istilah ini kemudian mendapat sambutan luas setelah diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir Prancis lainnya Auguste Comte (1789-1857). Melalui Comte, positivisme berkembang menjadi gerakan filsafat yang sangat berpengaruh pada paro kedua abad ke-19 dan dekade pertama abad ke-20 dalam lingkungan Dunia Barat.

Peranan positivisme menjadi penting melalui teori Comte tentang kemajuan manusia. Menurutnya, kemajuan manusia ditandai dengan tiga stadium perkembangan dalam pendekatan dan pemikirannya : (1) stadium teologis, dimana manusia dan seluruh pengalamannya dijelaskan secara supranatural; (2) stadium filsafat yang berusaha menjelaskan alam serta berbagai gejala yang ada di dalamnya dengan melulu mengandalkan kemampuan rasio atau akal budi; dan (3) stadium positif, yakni tahap dimana seluruh pengalaman itu memberi inspirasi kepada manusia untuk merumuskan hukum. Pada tahap ketiga ini kebenaran dicari dengan bantuan ilmu pengetahuan. (B. Kusumohamidjojo, 2004: 114 dst.).

Positivisme dibangun di atas tesis dasar yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Positivisme lalu menuntut bahwa filsafat pun ilmu pengetahuan. Tugas pokok filsafat, demikian tuntutan positivisme adalah menemukan prinsip umum bagi semua ilmu pengetahuan dan yang selanjutnya digunakan sebagai panduan perilaku manusia, sekaligus menjadi basis organisasi sosial. Untuk itu positivisme menolak semua bentuk pertanggung jawaban ilmiah yang melampai batas fakta empiris dan hukum ditegaskan oleh ilmu pengetahuan.

Berdasar tesis tersebut, positivisme sesungguhnya muncul sebagai anak kandung dari empirisme, aliran pemikiran yang berkembang terutama di Inggris yang kemudian menjadi basis filosofis Francis Bacon untuk merumuskan cara kerja ilmu pengetahuan empiris. Akan tetapi secara kultural, positivisme muncul sebagai refleksi optimisme menusia yang didorong oleh kemajuan industri dan teknologi di Inggris yang merupakan buah dari kemajuan ilmu pengetahuan. Tekanan pada pengetahuan ilmiah ini muncul terutama sebagai reaksi terhadap rasionalisme dan idealisme yang berkembang di Jerman. Menolak rasionalisme dan idealisme yang dipandang terlalu spekulatif, empirisme menekankan pentingnya pengalaman atau fakta empiris dalam pencarian dan pertanggung jawaban kebenaran ilmiah.

Mendapat inspirasi dari empirisme filososfis, para pemikir hukum abad ke-19 berusaha menjadikan hukum sebagai produk ilmiah (Huijbers, 1995: 33). Tekanan yang kuat pada fakta sebagai satu-satunya basis pembenaran atau pertanggung jawaban inilah yang melahirkan positivisme hukum. Itu berarti, hukum hanya dapat diterima apabila ilmiah. Hukum adalah karya ilmiah. Untuk itu hukum harus mendapatkan pembenarannya dan didukung sepenuhnya oleh fakta empiris. Hukum lalu menjadi karya profesional para pemikir atau ahli hukum tekanan pada dimensi ilmiah hukum ini, sebagaimana dijelaskan oleh H. L. A. Hart, justru makin memperkuat makna istilah “hukum positif” yang paling tidak sudah sejak abad ke-14 digunakan terutama untuk menekankan watak hukum sebagai ciptaan manusia dan sekaligus mempertentangkannya dengan konsep hukum kodrat. Dengan demikian, istilah hukum positif yang lazim digunakan dalam konsep hukum untuk menekankan dua sifat dasar dari hokum : (1) hukum adalah karya atau ciptaan manusia; dan (2) hukum dibangun di atas basis ilmiah.

Masuknya istilah positivisme hukum memberi nuansa filosofis dalam pemikiran tentang hukum. Dalam konteks ini, positivisme lalu digunakan dengan berbagai makna di dalamnya. Secara umum istilah positivisme hukum memuat berbagai makna yang menunjukkan sifat dasar dari aliran pemikiran hukum.

Bila kita menghadap bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, kita sampai pada keyakinan bahwa hukum yang mempunyai arti yuridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang. Hal ini jelas dalam kenyataan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dalam lembaga yang non-negara, membutuhkan peneguhan dari pihak negara supaya berlaku sungguh-sungguh secara yuridis. Juga hukum adat dipandang sebagai hukum yang berlaku secara effektif, bila disahkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan (Theo Huijbers, 1991: 39). Terdapat sekurang-kurang 4 (empat) pengertian pokok dalam istilah positivisme hukum.

Pertama, positivisme hukum digunakan untuk menunjuk pada konsep hukum yang mendefinisikan hukum sebagai perintah; pemikiran hukum sebagaimana diperkenalkan ahli filsafat hukum Inggris, John Austin. Gagasan ini ditolak oleh  H. L. A. Hart, meskipun bersama Austin, Hart dikenal sebagai pendukung utama positisme hukum. Definisi Austin dipandang tidak cukup memadai terutama karena definisi seperti itu mengabaikan berbagai peraturan lainnya yang juga berfungsi sebagai hukum meskipun tidak harus dalam arti perintah dari seseorang yang berdaulat sebagaimana dimengerti oleh Austin. Jadi, semua undang-undang dan konstitusi serta hukum internasional dapat dimasukkan dalam kategori positivisme. Bahkan, makna istilah ini juga dapat diperluas meliputi berbagai hukum adat dan hukum yang dibuat oleh seorang hakim dalam proses pengadilan (yurisprudensi).

Kedua, istilah positivisme hukum juga digunakan untuk menandai perkembangan penting dalam konsep hukum yang ditandai oleh dua ciri utama : (1) hukum dipisahkan secara tegas dari moral dan politik. Hukum harus netral terhadap moral dan politik. Asalkan dimengerti dengan baik, ini yang disebut dengan teori hukum murni yang dikembangkan Hans Kelsen; dan (2) hukum tidak berurusan dengan hukum ideal, melainkan dengan hukum aktual, hukum yang ada. Pemisahan ini tentu saja penting karena pertimbangan kepastian hukum. Akan tetapi, pemisahan bagi positivisme juga dipandang penting untuk melepaskan hukum dari pertanyaan moral yang tidak ilmiah. Hukum yang ilmiah harus bebas dari  moral. Objek studi hukum ilmiah, sebagaimana dijelaskan Hart, adalah klarifikasi makna hukum serta analisis berbagai konsep fundamental dalam hukum seperti hak, kewajiban, kepemilikan dan person hukum, termasuk istilah hukum itu sendiri. Jadi secara umum tekanan studi hukum terletak pada pentingnya yurisprudensi analitis.

Ketiga, positivisme hukum juga dimengerti sebagai cara berpikir dalam proses judisial dimana hakim mendasarkan keputusannya pada peraturan hukum yang ada. Disini keputusan judisial semata-mata merupakan deduksi peraturan hukum. Inilah cara berpikir akademis yang mengandalkan kemampuan berpikir logis. Dengan demikian, positivisme dalam konteks judisial menunjuk pada proses pengadilan dimana keputusan hakim diambil, menurut istilah Ronald Dworkin, secara mekanistis. Hart menyebut konsep judisial seperti ini sabagai automatic atau slot-machine (Andre Ata Ujan, 2009: 67).

Keempat, positivisme hukum juga merupakan cara berpikir yang berpendapat bahwa penilaian moral kalau dipandang perlu harus dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti faktual atau argumen rasional. Kesan seperti ini cukup kuat muncul terutama dalam pandangan Joseps Raz melalui gagasannya tentang “mitos moralitas bersama” (the myth of common morality), pandangan yang beranggapan bahwa kesatuan masyarakat tercipta karena adanya moralitas yang diterima oleh anggota masyarakat. Pandangan terakhir ini yang dikenal sebagai positivisme sosiologis, yang sangat menekankan watak ilmiah dari hukum (Andre Ata Ujan, 2009: 67).

Kelima, istilah positivisme juga digunakan untuk menunjuk pada pandangan yang menuntut bahwa hukum yang ada, juga kalau tidak adil, harus dipatuhi. Dengan kata lain, bagi positivisme hukum tidak tergantung pada validitas moral sebagaimana yang dituntut oleh teori hukum kodrat. Hukum hanya tidak berlaku atau tidak valid apabila terjadi kontradiksi dalam hukum itu sendiri. Namun, harus ditambahkan bahwa pandangan seperti itu tidak berarti para penganut positivisme hukum tidak menghargai nilai atau prinsip moral. Hart atau Kelsen, misalnya, adalah dua pemikir hukum yang sangat menghargai nilai moral meskipun tidak harus dicampuradukkan dengan norma hukum.

sumber : http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/positivisme-hukum-di-indonesia-dan.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s