Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli

Posted: 30 March 2013 in materi

DewiKeadilan Hukum di dalamnya mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa hak dan kewajiban. Hak adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan kewajiban adalah peran yang bersifat imteratif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.

Menurut Soerjono Soekanto

Hak dibedakan menjadi 2 :

1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih atau melunasi prestasi.

2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :

a. Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi;

b. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;

c. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;

d. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

Hak dalam bahasa Belanda disebut Subjectief recht, sedangkan objectief recht artinya Hukum.

1. Hak Mutlak (absolut) ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan dan dihormati oleh orang lain.

a. Hak asasi manusia;

b. Hak publik misal hak atas kemerdekaan atau kedaulatan, hak negara memungut pajak;

c. Hak keperdataan, hak menuntut kerugian, hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak kebendaan dan hak imateriel.

2. Hak relatif (nisbi) ialah memberikan hak kekuasaan atau wewenang kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan menyerahkan sesuatu.

a. Hak publik relatif, hak untuk memungut pajak atas pihak tertentu;

b. Hak keluarga relatif, hak suami istri;

c. Hak kekayaan relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian misal jual-beli.

Menurut Salmond

Di dalam hak terdapat 4 pengertian :

1. Dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban.

a. Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik;

b. Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif;

c. Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan;

d. Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission;

e. Hak memiliki titel ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya.

2. Kemerdekaan, hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk menggangu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain dan pembebasan dari hak orang lain.

3. Kekuasaan, hak yang diberikan untuk, melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum.

4. Kekebalan atau imunitas, hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain.

Menurut Curzon

Hak dikelompokan menjadi 5, yaitu :

1. Hak sempurna misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum dan hak tidak sempurna misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;

2. Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama;

3. Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada seseorang.

4. Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak melakukan;

5. Hak milik, berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang;

Kewajiban dikelompokan menjadi 5, yaitu :

1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;

2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;

3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;

4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;

5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s